daerah otonom. Mengingat : 1. daerah otonom

Untuk dapat melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara atau bangsa mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. NATAPRAJA Vol. Jakarta -. b. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari Undang-Undang. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. perwujudan Otonomi Daerah. Selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 kembali merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Kosay menyampaikan, dalam amanat Otsus, terdapat kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB). Judul. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, 78 kapanewon/kemantren, 46 kelurahan dan 392 kalurahan. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu: · Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Menurut F. Ketiga, uraian konflik otonomi daerah, yaitu konflik eksternal antardaerah otonom; konflik internal daerah otonom; dan Buku ini tidakDalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh. Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta. 16Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan. Jabatan kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten/kota diisi oleh orang asli Papua. Dan adapula badan khusus yang berguna. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Palangka Raya (28/04/2022) – Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan daerah otonom baru (Provinsi) di wilayah adat Ha-Anim, Lapago, dan Meepago. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangusng antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di. 2. Wilayah Administrasi adalah wilayah. METODE Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-Explanatory. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga September 2022,. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa . Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi. Kondisi ini disebabkan karena daerah otonom baru yang relative muda. PENJELASAN UNDANG. (KOMPAS. Pengertian Daerah Otonomi Khusus. com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua kemudian diubah dengan Perpu No. fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat (2) model formulasi pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menjamin ketercu-kupan dan efisiensi kapasitas fiskal daerah pada daerah otonom baru di Sulawesi Barat. Tugas pembantuan dalam pemerintahan 18Ibid, h. 7. Berawal dari tuntutan masyarakat untuk mendirikan daerah otonom, berikut alasan berdirinya Kota Tangerang Selatan. 2, 2019 . Arif Nasution, 2000, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengendalikan sendiri pengendalian anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal. Ribuan warga Kabupaten Mimika. aerah otonom . 1 Dalam rapat tersebut, para legislator Sulawesi Tengah secara resmi sepakat melepas enam kabupaten yang ada di wilayah otonomi Provinsi Sulawesi Tengah untuk bergabung dengan Provinsi Sulawesi Timur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah. Jika tak menggunakan mekanisme Daerah Persiapan, (pemerintah pusat) harus betul-betul selektif dalam pembentukan. Setiap daerah di Indonesia baik daerah khusus maupun daerah istimewa sama-sama diberi otonomi daerah. Wewenang 3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur durusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. I. Daftar Isi. Mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks. 2 pada Hari Otonomi Daerah ke-27. Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengingat : 1. Kemudian di era pendudukan Jepang, kekuasaan dipegang oleh. 5 Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,. SMARTID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instrusi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. 4. masuk pada kelompok daerah relative tertinggal, kecuali kabupaten Lampung timur. Pengertian Dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. 3. 10 Fase kesembilan pemerintahan daerah di Indonesia terjadi dalam era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan terjadi beberapa perubahan mendasar yang terkandung. Penelitian deskriptif adalah dilakukanOtonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Made Suwandi, “Pembentukan DOB seyogyanya ada persyaratan yang bersifat mutlak atau wajib yang harus dipenuhi sebelum suatu daerah dapat dimekarkan. 2. Pembentukan Daerah Otonom Baru Percepat Pembangunan di Papua. Jakarta, D. Sedangkan namos artinya aturan. DIY terletak dibagian selatan Pulau Jawa yang berpatasan dengan. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengembangkan kehidupan demokrasi. id - 4 Juli 2022. 22 Kabupaten otonom (自治县; zìzhìxiàn): kabupaten dengan satu atau lebih etnis minoritas utama yang ditunjuk, analog dengan daerah otonom dan prefektur 369 Kota setingkat kabupaten ( 县级市 ; xiànjíshì ): mirip dengan kota setingkat prefektur, yang meliputi daerah perkotaan dan pedesaan. JAKARTA, KOMPAS — Penyusunan desain besar penataan daerah diharapkan tidak sekadar berorientasi pada pemekaran daerah, tetapi juga penggabungan bagi daerah-daerah otonom yang gagal. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. 22 Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Sementara itu, berdasarkan UU No. , Publisher:Jakarta : Rajawali Pers, 2011, Subject:Pemerintahan daerah |Desentralisasi. Materi yang dilaksanakan tidaK termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya. 22 tahun 1999. 2. Otonomi. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalahOTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA Status. Tresna berpendapat mengenai makna seluas-luasnya jika dipahami secara letterlijk:26" Ini tidak mungkin dalam rangka negara kesatuan, Bukan saja staats rechtelijk;entang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi da. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk. Otonomi khusus (Otsus) Aceh sejak pertama kali berlaku pada 2008 hingga 2022 kini berjalan hampir 15 tahun. 13 Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab dan. Itu artinya pada 2023, era Otsus Aceh akan memasuki babak baru dengan. Kewajiban. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Dengan adanya daerah persiapan, DOB akan lebih matang nantinya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui. 32 Tahun yaitu: Kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan. 16. 22 tahun 1999. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan. Rabu, 18 Mei 2022 10:03 WIB. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. UU 1/2022 menerangkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah seharusnya tidak diartikulasi sebagai a final destination (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai mechanism (mekanisme) dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. pembentukan daerah otonom baru berdasarkan kriteria pemekaran daerah sebagai dasar penentuan rekomendasi kebijakan dapat atau tidaknya dibentuk daerah otonom baru dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Pengertian Otonomi Daerah. Total saat ini ada 75 DOB, Pembentukan Tahun 2007 – 2014 yang terdiri dari: Tahun Jumlah DOB Provinsi Kab. adalah daerah otonom. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang. Tidak terlalu menunggu lama, korupsi oleh kepala daerah di daerah pemekaran mulai terkuak sejak 2004, selang lima tahun sejak pemekaran dilakukan pada 1999. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela njutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Keputusan pemerintah pusat demi menciptakan peranan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi dipertegas dengan. com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Akmal Malik. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen. Arthut 2012 :10) untuk menjadi daerah otonom. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Tapi sebelum itu, mari simak dulu penjelasan tentang daerah otonomi khusus ini. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (vrije beweging) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut Perkembangan daerah otonom ini gak bisa dipenuhi cuma dengan pengajuan beberapa orang aja atau persetujuan langsung orang yang berpengaruh. untuk membentuk Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat DOB (Kementerian Dalam Negeri, 2018:2). Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan. Pembentukan tiga DOB di Papua ini tak perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam UU Pemda, di antaranya didahului dengan membentuk daerah persiapan provinsi selama tiga tahun. . daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yangSedangkan desentralisasi berarti daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi). Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Aceh Dalam Undang-Undang Otonomi Aceh yang disahkan pada bulan Agustus lalu, daerah itu mendapat nama baru sebagai 'Nanggroe Aceh Darussalam' (NAD). Otonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. “Jadi, 11 poin ini perlu segera ditindaklanjuti oleh semua stokeholder yang ada. Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus. Pengertian Otonomi Daerah - sesuai Undang-Undang No. Tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk. (Muhammad. Daftar wilayah otonom yang diangkat oleh negara meliputi wilayah otonom di seluruh dunia. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu. Dan pada tahun 2019, jumlah daerah otonom menjadi 548 yang. Kata Kunci : Otonomi Daerah,. kompas. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur lebih kurang tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948. Daerah otonom harus tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah Menurut UU No. Dana Transfer ke Daerah Dalam RUU HKPD. 129 tahun 2000. Daerah otonom lalu disederhanakan menjadi dua tingkatan, yakni Daerah Tingkat I (setingkat provinsi) dan Daerah Tingkat II (setingkat kabupaten/kotamadya). A. J Franseen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan. Sementara di sisi lain, kata khusus dapat menimbulkan kerancuan atas makna otonomi itu sendiri, sehingga pelaksanaan otonomi pada daerah-daerah khusus terbuka ruang untuk disalahartikan. Tujuan De Graaf ialah desentralisasi kepegawaian dan pengalihan wewenang dari. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih rapuh. Title: Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat / I Nyoman Sumaryadi, Author: I Nyoman Sumaryadi, * 1950-, Publisher: Jakarta : Citra Utama. Pemerintah melakukan pembinaan kepada daerah otonom baru yang salah satu bentuknya adalah pemberian fasilitasi kepada daerah otonom baru terhadap pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen. Foto: pexels. Padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut asas desentralisasi. Perjalanan Panjang Kota Jogja Menjadi Daerah Otonom. Namun, aturan pembentukan DOB ditetapkan dengan apa sebenarnya?. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. S ejak digulirkan otonomi daerah, jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom pada tahun 1999 menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) pada tahun 2010. daerah otonom. Menurut C. Pemerintah daerah ini hadir sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasca reformasi (1999-2014) terdapat penambahan 223 daerah otonom hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi baru, 181 kabupaten baru, dan 34 kota baru.